FGD Terkait Ojek Online, Ini Menurut Wakil Rektor III UBL

PID POLDA LAMPUNG   |   POLRES TANGGAMUS  |   Jumat, 13 April 2018 - 20:29:29 WIB   |  dibaca: 33 kali
FGD Terkait Ojek Online, Ini Menurut Wakil Rektor III UBL

Foto bersama Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Sopyan, SH usai pelaksanaan FGD di Hotel Arinas Bandar Lampung, Rabu (12/4/18).

Lampung.polri.go.id - Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Sopyan, SH. menghadiri diskusi Focus Group Discussion (FGD) terkait tentang permasalahan dan usulan menjadikan kendaraan ojek online roda dua menjadi angkutan umum, yang digelar Empat Satuan Lalu Lintas Polres/Ta jajaran Polda Lampung. Bertajuk "Pembahasan Probelamatika Pengaturan Penggunaan Roda Dua Untuk Penumpang Umum, Angkuta Online dan Angkutan Antar Moda" FGD dihelat di Ballroom Hotel Arinas, Jalan Raden Intan II, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Rabu (11/4/18) lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol M. Syouzarnanda Mega, S.IK, Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Reza Khomeini, S.IK dan Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Poeloeng Arsa Sidanu, S.IK., turut hadir Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Bandarlampung Iskandar Zulkarnain. Hadir juga, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila Budiono, Sekretaris Program Study Ilmu Hukum UBL Anggalana, Wakil Rektor III UBL Bambang Hartono, Dosen Fakultas Teknik UBL Juniardi Ikhsan Kharim dan Ketua Kelompok keahlian transportasi jurusan teknik sipil Bandarlampung Alexander Purba. Kasat Lantas AKP Sopyan mengungkapkan, kesimpulan FGD kemarin, salah satu dampak negatifnya ojek online adalah karena tidak memenuhi syarat keselamatan penumpang. "Kami rasa, UU Nomor 22 tahun 2009 itu sudah cukup memberikan petunjuk kepada pemerintah mengenai bagaimana menangani dan mengelola jenis-jenis angkutan baru, baik trayek maupun luar trayek," ungkap AKP Sopyan diruang kerjanya, Jumat (13/4/18). Sementara, diwawancarai awak media Wakil Rektor III UBL Bambang Hartono menilai bahwa undang-undang 22/2009 tidak perlu direvisi masih bagus undang-undang tersebut. "Kalau saya undang-undang itu tidak perlu direvisi hanya sekarang itu bentuknya kebijakan, kalau misalnya itu bentuknya mobil. kalau mau dijadikan transportasi itukan ada beberapa syarat, contoh paling gampang, dia terdaftar, sekarang jaminan keamanan dan keselamatan umum penumpang mobil. Kemudian yang kedua bagaimana polisi dapat mengendalikan dan mengatur mengevaluasi mobil yang dijadikan itu alat transportasi umum," tegasnya saat diwancarai awak media. (*)

Profil PID POLDA LAMPUNG

PID POLDA LAMPUNG


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook